JAKARTA & BATAM, duniadalamberita.online – Polemik pemblokiran sepihak rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, berbuntut panjang dan memicu gelombang kritik tajam dari koalisi masyarakat sipil serta praktisi hukum. Langkah manajemen perbankan pelat merah tersebut dinilai menempatkan pihak bank pada posisi serba salah: di satu sisi dibayang-bayangi ancaman perbuatan melawan hukum (PMH), sementara di sisi lain memilih 'melempar bola panas' ke instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai dalih penahanan dana nasabah.
Gugatan publik ini memuncak pasca-pemblokiran rekening senilai Rp80,9 juta yang sejatinya dialokasikan untuk mendanai akomodasi, transportasi, dan logistik warga Pati yang akan menyampaikan aspirasi aksi di Gedung DPR RI. Koalisi Masyarakat Sipil dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras tindakan tersebut karena dinilai cacat hukum, tidak transparan, dan berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan dana di perbankan nasional.
⚖️ Dua Pilihan Simalakama & Rincian Polemik Pemblokiran Rekening
Berikut rincian fakta dan poin-poin kritis hukum terkait dilema pemblokiran rekening Bank Mandiri:
Sikap Official Bank Mandiri: Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista memohon maaf atas ketidaknyamanan nasabah dan menegaskan bahwa pemblokiran dilakukan atas instruksi/permintaan resmi Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai prosedur perbankan.
Tudingan Pelanggaran KUHAP & UU Perbankan: Koalisi hukum menegaskan bahwa sesuai Pasal 140 UU KUHAP terbaru dan UU Perbankan, pemblokiran rekening adalah bagian dari upaya paksa yang wajib mengantongi izin/penetapan Ketua Pengadilan Negeri serta uraian perkara tindak pidana yang jelas.
Bola Panas di Tangan Aparat: Dengan mengklaim hanya menindaklanjuti permintaan APH tanpa merinci nama instansi maupun nomor surat perintah penetapan pengadilan, Bank Mandiri dinilai melempar tanggung jawab hukum secara penuh kepada pihak kepolisian/kejaksaan.
Dampak Kerugian Konsumen: Dana sebesar Rp80,9 juta milik Botok yang tertahan tidak hanya melumpuhkan operasional aksi damai warga Pati, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan pelanggaran POJK Perlindungan Konsumen.
🚨 Pernyataan Sikap Redaksi: Apresiasi Suara Kritis Publik, Desak Bank Mandiri Buka Dokumen Pemblokiran & Minta OJK Buka Suara!
Menyikapi eskalasi polemik pemblokiran sepihak rekening nasabah oleh Bank Mandiri per 24 Agustus 2026 ini, redaksi DUNIA DALAM BERITA ONLINE memberikan pernyataan sikap pengawasan publik yang sangat tegas:
Apresiasi Sikap Kritis Koalisi Sipil & YLBHI: Pengawalan atas pemblokiran rekening masyarakat adalah langkah krusial demi mencegah praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dapat mengancam hak atas kepemilikan aset warga!
Bank Mandiri Didesak Transparan Buka Dasar Hukum: Pihak Bank Mandiri didesak untuk tidak berlindung di balik frasa "permintaan APH", melainkan wajib menunjukkan nomor penetapan pengadilan guna membuktikan tindakannya tidak melanggar UU Perbankan dan kerahasiaan nasabah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Didesak Turun Tangan: OJK selaku pengawas industri keuangan didorong untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti ada fasilitas perbankan yang diblokir secara sewenang-wenang tanpa prosedur peradilan yang sah.
"Keamanan dana nasabah adalah harga mati! Hentikan pemblokiran tanpa penetapan pengadilan dan jaga independensi sistem perbankan nasional!" tegas Pimpinan Redaksi.
DUNIA DALAM BERITA ONLINE akan terus berada di garis depan untuk mengawal keterbukaan informasi, perlindungan hak-hak konsumen perbankan, penegakan hukum tata negara, serta kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia.
Bagaimana pandangan Anda mengenai keandalan hak nasabah dan independensi perbankan saat berhadapan dengan perintah pemblokiran dari aparat penegak hukum?
Tetaplah kritis, lindungi hak finansial Anda, dan kawal Kemerdekaan Republik Indonesia!
Tim Investigasi Hukum Perbankan, Perlindungan Konsumen & Kebijakan Publik
Redaktur Pelaksana: M.A.D.H.L
DILEMA HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING BOTOK: Bank Mandiri ‘Lempar Bola Panas’ ke Aparat, Koalisi Sipil Cium Dugaan Pelanggaran UU!
